OLEH : ERNI
ALADJAI
Sebuah kota
dengan jumlah pedestrian (pejalan kaki) terbesar adalah kota yang beradab.
Sementara manusia pengguna mobil dan kendaraan roda dua adalah bagian yang tak
manusiawi di kota besar (meski tak semua pengguna kendaraan tak menghormati pedestrian).
Sikap manusia di
kota besar yang tak manusiawi kemudian makin dikukuhkan oleh pemerintah, penata
kota, pemilik mall dan pedagang kaki lima. Pemerintah bersekongkol dengan
pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menyerobot trotoar, pemerintah hidup
dari pajak tak resmi si pedagang kaki lima. Di sisi lain, ada mall atau gedung
perkantoran yang hanya menyediakan lahan parkir untuk mobil. Sehingga motor
terparkir di trotoar. Hal lainnya sikap pelit tak pantas yang mendarah daging.
Hingga manusia tak mau membayar pajak yang mahal sedikit, demi tempat parkir
resmi─yang bukan di trotoar dan pinggir jalan. Di sisi yang lain lagi, demi
keselamatan dan rasa aman, maka seseorang harus punya kendaraan.
Pernyataan saya
di atas memang lugu dan sinis, tapi bagi saya, tak apa-apa untuk mengulang
sesuatu yang batu dan terus berulang-ulang menjadi masalah fatal dan vital.
Tahun 2004, ketika saya di Makassar, seorang pengendara motor ngebut dan
menyalip saat saya menyeberang jalan, ketika saya memarahi dan mengingatkan ia
untuk menghargai pedestrian, ia justru balik marah besar. Bukannya meminta maaf
karena nyaris memutus nyawa seseorang. Ketika itu saya berpikir, Oh jadi jika Tuan
sudah punya mobil atau kendaraan, maka jalan adalah milik Tuan, begitu? Pengguna
jalan yang lain, yang menggunakan kaki─bukan mesin,
bukanlah siapa-siapa. Tuan sungguh beradab!
Benny H Hoed,
guru besar Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia mengatakan; di negeri
kita, pemaknaan sosial atas tempat yang disebut “jalan” telah mengalami
pemaknaan yang melenceng. Pembangunan jalan-jalan di kota-kota kita—termasuk di
Jakarta (saya tambahkan, di Makassar juga)—seakan tidak memasukkan jalur khusus
bagi pejalan kaki. Yang dipentingkan adalah jalur kendaraan bermotor.
Bahkan zebra
cross kehilangan makna. Pengendara mobil dan kendaraan bermotor belajar
melupakan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, bahwa
mereka diharuskan mengalah kepada penyeberang jalan. Pejalan kaki di negeri
kita, justru diminta mengalah untuk sesuka-suka
hati pemilik kendaraan memberikan kesempatan menyeberang. Sungguh di negeri
kita, orang belajar tidak adil dan menindas sejak di jalan. Saya jadi teringat
perkataan Roland Barthes, bahwa kota besar paling sering tak manusiawi.
Di Jakarta, tiga
tahun belakangan ini, banyak anak muda, orang dewasa dan lansia yang vokal
menuntut hak-hak pedestrian. Sebab mereka atau kita semua tahu, jalan kaki
adalah memang bagian dari manusia. Banyak artikel kesehatan mengatakan jalan
kakilah untuk mengurangi penyakit tulang, obesitas, diabetes, bahkan bisa
mengurangi resiko terkena kanker payudara.
Ada pula sebuah
artikel kesehatan yang mengatakan berjalan kaki membuat kita bahagia karena
jalan kaki bisa mengurangi resiko stres dan depresi, saya percaya ini. Tapi
jika Anda berjalan kaki di kota-kota besar di Indonesia, maka yang terjadi
adalah; saya jamin, anda makin depresi.
Dan saat ini
dengan imajinasi "berlebihan", saya membayangkan Indonesia bisa mencontoh Athena. Athena
adalah kota paling beradab sejak zaman dewa-dewa. Julukan untuk kota ini adalah
“Taman bermain para Dewa”. Label beradab Athena tak lepas dari cara manusianya
memperlakukan para pejalan kaki. Bahkan istilah pedestrian sendiri bermula dari
kisah Dewa Hermes dalam mitologo Yunani kuno. Dikisahkan Dewa Hermes adalah
dewa pelindung para pengelana, pejalan kaki dan para saudagar yang mengembara. Itulah
kenapa tata kota Athena teduh, jalanannya bersih, penuh taman, gedung-gedung
penuh sentuhan kemanusiaan, sehingga semua orang bahagia saat berjalan kaki.
Memang sebagai
negara berkembang yang hanya tahu berkembang biak, terlalu jauh jika kita
mencontoh tata kota Athena yang melindungi pejalan kaki, tapi kita bisa
menengok negeri tetangga; Malaysia. Kenapa Malaysia yang dulunya di era
Soekarno belajar banyak hal dari negeri kita, mampu melindungi pejalan kakinya,
sementara negeri tercinta kita; Indonesia, tak berlaku begitu?
Ah,
apakah Tuan dan Pemerintah kita pura-pura tidak tahu atau menutup mata, bahwa
ketergantungan pada kendaraan bermotor menciptakan biaya menjulang pada aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan? Sementara negeri kita belum menjalankan
manajemen mobilitas dengan sungguh-sungguh. Hingga sedikit pun warga tak diberi
rasa aman seperti yang ditawarkan negara-negara lain seperti; Singapura,
Malasyia, Amsterdam, San Fransico atau Praha.
Belanda adalah
negara yang paling serius menerapkan manajemen mobilitas, banyak perusahaan di
Amsterdam menurunkan tingkat pemakaian mobil hingga 10 persen, yang kemudian
diganti dengan sepeda.
Kini kita hanya
bisa merindukan era tahun 70-80-an, di mana ketika itu kota Makassar masih penuh
pohon dan orang bepergian dengan jalan kaki. Trotoar tetap trotoar, tanpa
tukang tambal ban. Tanpa tenda pedagang. Tanpa patung taman. Tanpa nisan yang
sedang dijemur.
Dan
bagi saya, kota tanpa pejalan kaki adalah hampa.
Sumber asli :
http://pohonsagu.blogspot.com/2013/11/kota-tanpa-pejalan-kaki-dimuat-di-kolom.html
